Kronologi Mahasiswa ITB Membuat Meme tentang Prabowo-Jokowi Hingga Menjadi Masalah Polisi

Dalam sebuah insiden mencolok yang telah menarik perhatian nasional, seorang mahasiswa ITB, SSS, membuat meme kontroversial yang menampilkan Presiden Prabowo Subianto dan Joko Widodo, memicu kemarahan publik dan menimbulkan tindakan hukum. Meme ini, yang dibagikan di platform media sosial SSS, menggambarkan kedua pemimpin tersebut dengan cara yang dianggap banyak orang sebagai merendahkan dan menyinggung, yang dengan cepat menimbulkan reaksi keras.

Pada tanggal 24 Maret 2025, sebuah penyelidikan polisi dimulai setelah adanya pengaduan resmi, memulai rangkaian peristiwa yang akan menyoroti ketegangan seputar kebebasan berekspresi di Indonesia.

Pada tanggal 6 Mei 2025, SSS ditangkap dengan tuduhan melanggar UU ITE, khususnya Pasal 45 ayat (1) bersama dengan Pasal 27 ayat (1), yang mengatur tentang manipulasi informasi elektronik. Langkah hukum ini menimbulkan keheranan, karena banyak yang menganggapnya sebagai tindakan berlebihan, terutama di tengah masyarakat demokratis yang menghargai komentar politik.

Meme tersebut, yang dimaksudkan sebagai ekspresi satir, memicu perdebatan tentang hak individu untuk mengkritik pemimpin mereka, terutama di dunia di mana garis antara humor dan penistaan sering kali kabur.

Setelah penangkapannya, reaksi publik sangat cepat dan intens. Berbagai organisasi dan tokoh terkemuka menggalang dukungan untuk pembebasan SSS, berargumen bahwa meme tersebut merupakan bentuk komentar politik yang seharusnya dilindungi berdasarkan prinsip kebebasan berpendapat.

Pada tanggal 11 Mei 2025, setelah adanya kecaman, penahanannya secara bersyarat dihentikan, memungkinkan dia kembali ke studinya. Langkah ini dilihat sebagai kemenangan kecil bagi para pendukung kebebasan berekspresi.

Insiden ini memicu diskusi yang lebih luas tentang peran satir politik di Indonesia, terutama terkait hak-hak mahasiswa. Kita diingatkan untuk merenungkan keseimbangan antara kebebasan berekspresi dan tanggung jawab yang menyertainya.

Meskipun ada yang berargumen bahwa ekspresi satir dapat merusak citra tokoh publik, ada juga yang berpendapat bahwa komentar semacam itu penting untuk demokrasi yang sehat.

Saat kita menavigasi diskusi ini, penting untuk mengakui pentingnya membiarkan individu menyuarakan pendapat mereka, bahkan ketika mereka menantang status quo.

Kasus SSS menjadi pengingat yang menyentuh bahwa satire politik, jauh dari sekadar humor, dapat memicu percakapan penting tentang pemerintahan, akuntabilitas, dan hak warga negara.

Melalui percakapan ini, kita dapat berupaya menciptakan masyarakat yang menghargai kebebasan sekaligus rasa hormat.