DPR Vs MK Memanas: Kedua Lembaga Tidak “Tak Terkalahkan”

Saat tensi meningkat antara DPR dan Mahkamah Konstitusi (MK), kita berada di persimpangan penting dalam lanskap politik Indonesia. Putusan terbaru dari MK untuk memisahkan pemilihan nasional dan daerah telah memicu gelombang oposisi dari beberapa partai politik, terutama Partai Demokrasi Nasional dan Partai Keadilan Sejahtera. Mereka berargumen bahwa keputusan ini inkonstitusional, sebuah klaim yang menimbulkan kekhawatiran signifikan tentang integritas politik dan supremasi hukum kita.

Respon langsung DPR adalah menggelar rapat-rapat yang bertujuan mencari cara untuk melawan keputusan MK tersebut. Salah satu usulan yang diajukan termasuk mengembalikan ambang batas 20% sebelumnya untuk pencalonan kepala daerah, sementara usulan lain menyarankan penundaan pelaksanaan putusan tersebut sampai pemilihan 2029. Tindakan-tindakan ini menandakan adanya perjuangan yang lebih luas terkait implikasi politik yang dapat secara mendalam mempengaruhi kerangka pemilihan umum dan proses demokrasi Indonesia.

Pertanyaannya: apa arti semua ini bagi integritas konstitusional pemerintahan kita?

Para ahli hukum, termasuk Bivitri Susanti, telah menunjukkan bahwa DPR dan pemerintah tidak bisa begitu saja membatalkan putusan MK tanpa melanggar prinsip konstitusional. MK berfungsi sebagai penafsir utama konstitusi kita, dan setiap upaya untuk melemahkan otoritasnya dapat menetapkan preseden yang berbahaya.

Kita harus bertanya kepada diri sendiri bagaimana kita menyelaraskan niat DPR dengan prinsip dasar demokrasi yang mendasari konstitusi kita.

Tingkat risikonya tinggi saat kita mendekati pemilihan 2024. Ketidakpatuhan terhadap putusan MK dapat mengakibatkan pelanggaran konstitusional, memperumit penyelesaian sengketa pemilihan. Situasi ini memaksa kita untuk merenungkan keseimbangan kekuasaan dalam struktur pemerintahan kita.

Apakah kita bersedia mempertaruhkan pengikisan mandat konstitusional demi keuntungan politik jangka pendek? Jawaban atas pertanyaan ini akan membentuk tidak hanya pemilihan mendatang tetapi juga esensi dari demokrasi kita.

Dalam suasana yang memanas ini, sangat penting bagi kita untuk menyadari bahwa baik DPR maupun MK tidak sempurna. Kedua lembaga tersebut harus diawasi dan beroperasi dalam batas-batas konstitusi kita.

Sebagai warga negara, kita memiliki tanggung jawab untuk mendukung kepatuhan terhadap prinsip konstitusional, mengawasi para pemimpin kita, dan menuntut sistem yang berfungsi demi kebaikan bersama. Penyelesaian konflik ini tidak hanya akan menentukan lanskap politik tetapi juga memperkuat nilai-nilai dasar kebebasan dan keadilan yang kita junjung tinggi.